Cegah Radikalisme, Mahyeldi Keluarkan  Lima Langkah Pencegahan

PADANG – Menyikapi informasi 1.125 orang warga Sumbar diduga menjadi Anggota Negara Islam Indonesia (NII), Gubernur Sumbar, Mahyeldi menerbitkan surat himbauan yang ditujukan kepada bupati dan walikota. Ada lima langkah yang perlu dilakukan.

Dalam surat bernomor 120/197/Pem-Otda/2022, perihal antisipasi berkembangnya radikalisme di Sumbar, tanggal 25 April 2022, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi beserta Forkopimda Sumatera Barat memandang perlu untuk melakukan langkah langkah strategis.

Baca juga: Ratusan Mobil Dinas Parkir di Halaman Kantor Bupati Sijunjung, Benny Dwipa: Pemeriksaan Mendadak

Ditambahkan, kondisi ini menjadi permasalahan mendesak yang perlu disikapi dengan segera, baik masalah kebenaran informasi ataupun upaya pencegahan agar paham radikalisme ini tidak tumbuh dan berkembang di Sumatera Barat.

Selanjutnya, agar permasalahan ini tidak semakin berkembang dan menjadi persoalan serius di Sumatera Barat, gubernur meminta kepada bupati walikota untuk melaksanakan 5 langkah antisipasipatif.

Baca juga: Tertibkan dan Tutupi Kekurangan Mobnas, Pemkab Solok Tarik Camry, Mobil Ny.Ketua dan Wabup

Pertama, agar merespon cepat setiap adanya isu dan/atau indikasi adanya aktifitas yang mengarah kepada penanaman paham radikalisme di tengah masyarakat.

Kedua, agar lebih mengaktifkan peran Forkopimda beserta Forkopimcam dalam pengawasan dan pembinaan masyarakat, guna mengantisipasi adanya upaya-upaya dari segelintir oknum Warga Negara Indonesia yang berupaya menyebarkan paham radikal kepada masyarakat.

Baca juga: Dorong Peningkatan Kompetensi ASN, Pemprov Sumbar Lakukan Pelatihan Widyaiswara

Ketiga, menghimbau dan mengajak masyarakat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan parik paga nagari, untuk bersama-sama mencegah munculnya upaya-upaya penanaman paham radikal di tengah masyarakat ataupun sekelompok masyarakat.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing yang salah satu bentuknya adalah mengaktifkan lagi kewajiban lapor 2×24 jam bagi tamu/pendatang di sebuah lingkungan permukiman (jorong/RT).

Baca juga: Pimpin Apel Bulanan, Sekdakab Solok: Maret Pelantikan Pejabat Serentak

Terakhir, melakukan sosialisasi melalui mass media dan forum-forum kemasyarakatan akan bahaya radikalisme terhadap kesatuan dan persatuan masyarakat.104/10.(**)