GP Ansor Sumbar Soal Aturan Pengeras Suara: Kebijakan Dibuat untuk Kemaslahatan Masyarakat

SUMBAR, - Ketua Perwakilan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sumbar Rahmat Tuanku Sulaiman, turut menyampaikan pandangannya terkait Surat Edaran (SE) Menteri Agama berupa aturan penggunaan pengeras suara.

"SE itu mengatur dalam penggunaan pengeras suara agar lebih teratur. Kemudian menciptakan pemanfaatan penggunaan sesuai kebutuhan, " ungkapnya saat dihubungi Wartawan, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Ketua MUI Sumbar Nilai Logo Halal yang Baru Kontradiktif dengan Kampanye Keberagaman

Ia tak menampik jika nantinya SE tersebut akan menuai pro dan kontra.

Namun lebih penting fokus pada latar belakang SE yang dikeluarkan.

Baca juga: Direktur Penais Kemenag Instruksikan Penyuluh PAI Gencarkan Sosialisasi SE Menag No 05 Tahun 2022

"Pengaturan penggunaan pengeras suara ini juga perlu dari Pemerintah Daerah (Pemda), aturan turunan berupa penggunaan pengeras suara seperti orgen tunggal. Kalau ada hiburan jam berapa sampai jam berapa atau hanya boleh pengeras suara yang fokus di dalam saja, " tambahnya.

"Di komunitas yang beragam ini, kita perlu menjaga keharmonisan. Yang tidak setuju, boleh saja, tapi di kaidah usul fiqih dikatakan kebijakan dibuat untuk kemaslahatan masyarakat, " ujarnya.

Baca juga: Jelang Ramadhan Sekdakab Sijunjung Gelar Halal Bi Halal

Indonesia beragam, di wilayah tertentu, katanya, mungkin tidak ada masalah dengan penggunaan pengeras suara tapi wilayah lain perlu di atur hal demikian.

Tujuan SE penggunaan pengeras suara ini agar yang menggunakan tidak seenaknya saja tanpa memikirkan yang lain.

Baca juga: 3.500 Penceramah Agama Ditarget Ikut Program Penguatan Kompetensi Tahun Ini, Begini Materinya

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.(**)