Pusat Pemerintahan Pemprov Sumbar Diusulkan Pindah ke Payakumbuh, Ini Pertimbangannya

PADANG, -   Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat diusulkan pindah dari Kota Padang ke Kota Payakumbuh. Hal ini diutarakan anggota DPRD Sumbar Muzli M Nur dengan pertimbangan kondisi wilayah baru yang minim bencana.

"Mulai dari ancaman gempa di kawasan Megathrust Mentawai yang diprediksi menimbulkan tsunami sehingga bisa memberikan dampak luar biasa, " ujarnya di Padang, Selasa (8/3/2022).

Baca juga: Ratusan Mobil Dinas Parkir di Halaman Kantor Bupati Sijunjung, Benny Dwipa: Pemeriksaan Mendadak

Mantan Ketua Komisi IV ini melihat Payakumbuh layak menjadi kawasan ibu kota provinsi baru dengan pertimbangan dampak bencana. Hal ini harus diperhatikan, seperti prediksi gempa dan tsunami yang akan membuat dampak besar bagi Kota Padang.

"Pemindahan ibu kota Provinsi Sumbar ke tempat yang lebih aman atau daerah minim terdampak bencana, " katanya.

Baca juga: Wujudkan Rakyat Harus Sejahtera, Bupati RHS Sampaikan Permohonan Penyeragaman Rumah Penduduk Kepada Presiden RI

Menurutnya, gempa yang terjadi di Pasaman dan Pasaman Barat menandakan potensi gempa bisa saja terjadi dan ini yang patut diwaspadai.

"Makanya wacana ini muncul karena kami tak ingin pemerintah provinsi terlambat dalam menyikapi prediksi gempa dan tsunami ini, ” ucapnya.

Baca juga: Bupati Solok Lantik 18 Pejabat Tinggi Pratama dan Adminstrator

Apalagi prediksi gempa Megathrust sudah dikaji para pakar sehingga ini menjadi pertimbangan yang perlu dikaji dan menjadi alasan memindahkan pusat pemerintahan provinsi.

Pemindahan ini juga bentuk mitigasi bencana sehingga tak menimbulkan dampak besar terutama pada korban jiwa jika memang terjadi gempa dan tsunami.

Baca juga: Serahkan SK Hutan Sosial dan TORA, Presiden: Segera Manfaatkan Lahan yang Ada

Menurutnya, Kota Payakumbuh dinilai aman dari bencana. Seperti bencana gempa ataupun banjir dan longsor. Selain itu daerah tersebut dekat dengan Provinsi Riau sehingga bisa membantu dalam sektor ekonomi.

"Pemindahan ini akan membuat pemerataan sebaran penduduk dari Kota Padang ke daerah lain sehingga meminimalkan potensi korban akibat bencana, " ujarnya.

Baca juga: Bagikan Sertifikat di Kabupaten Dairi, Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Sertifikat Tanah bagi Masyarakat

Kendati demikian, pemindahan ini tentu butuh anggaran besar dan memang tak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Paling tidak dilakukan selama 10 tahun.

Mulai tahun depan, dalam APBD Sumbar dialokasikan untuk membangun satu gedung, lalu tahun berikutnya berlanjut dan seterusnya.

“Ya, memang tak instan pemindahannya, namun bisa bertahap karena butuh biaya besar, ” ucapnya.(**)